Home / Aksi / Bupati Minta Warga Balong Pertahankan Zona Hijau Persebaran Covid-19
Dian Kristiandi

Bupati Minta Warga Balong Pertahankan Zona Hijau Persebaran Covid-19

JEPARA – Bupati Jepara Dian Kristiandi meminta masyarakat Desa Balong Kecamatan Kembang mempertahankan zona hijau persebaran Covid-19. Untuk mempertahankan itu, diperlukan kerja bersama semua pihak, baik pemerintah desa, masyarakat termasuk Satgas Jogo Tonggo. Hal ini disampaikan oleh Bupati saat melakukan Monitoring dan Evaluasi Satgas Jogo Tonggo di Desa Balong, Rabu (21/10/2020).

“Dari awalnya yang ada 12 kasus positif kini sudah kembali nol menunjukkan kerja keras dan kerja bersama semua elemen masyarakat. Ini harus terus dipertahankan agar jangan sampai muncul kasus baru lagi di sini,” kata Bupati.

Agar tidak muncul kasus lagi, lanjut Bupati, masyarakat harus menjadikan protokol kesehatan sebagai sebuah kebutuhan. Jika itu dilakukan, dirinya meyakini zona hijau di Desa Balong bisa terus terjaga. “Jika semua desa di Jepara bisa menerapkan ini, maka Jepara dalam waktu tidak lama akan kembali ke zona hijau dan aktifitas masyarakat bisa lebih longgar,” jelasnya.

Keberhasilan ini tidak lepas dari peran pemerintah desa, bersama jajaran Kepolisian, TNI yang bertugas di tingkat desa. Serta dukungan penuh dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat desa,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, bupati menyerahkan berbagai macam bantuan logistik pangan berupa beras, minyak goreng, mie instan, susu, kecap, dan saos. Selain itu juga bantuan non logistik seperti masker. “Mudah-mudahan ini bisa membantu masyarakat yang membutuhan,” tandasnya.

Sementara itu, Petinggi Desa Balong Muh. Parno mengatakan, sejak adanya virus ini awal tahun lalu, tercatat ada 12 warganya yang sempat terpapar virus asal Tiongkok ini. Namun kini semuana asudah sembuh. “Kepada warga yang terpapar, kita sudah memberikan sejumlah bantuan baik sembako keperluan lainnya yang menunjang mereka,” kata petinggi.

Untuk penanganan Covid-19 di Desa Balong, kata Parno, Pemerintah Desa merealokasi APBDes sebesar Rp.217 juta. Sedangkan dari 2079 kepala keluarga yang ada, sebanyak 1974 tercacat menerima bantuan sosial baik yang bersumber dari pusat hingga Dana Desa. “Hanya ada 105 KK yang tidak menerima itu lantaran mereka PNS, perangkat dan memang warga yang mampu,” jelas Muh. Parno.

Akan tetapi, dirinya mengeluhkan sikap masyarakat yang akhir-akhir ini kembali menyepelakan keberadaan virus ini. “Tidak dapat dipungkiri, kini masyarakat seakan sudah lupa jika masih ada di masa pandemi. Akan tetapi, kita tak henti-hentinya terus memberikan edukasi dan memberikan contoh kepada masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan,” tandasnya.

About Fery Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *